Rakyat Merdeka - Daya beli rakyat kembali menjadi soal. Bukan karena rakyat tiba-tiba manja. Tetapi karena hidup sehari-hari memang tidak dihitung dengan grafik, melainkan dengan harga beras, minyak, telur, transportasi, listrik, dan sisa uang di dompet setelah semua kebutuhan dibayar.

Di sinilah ironi fiskal itu terasa. Defisit negara dihitung di meja kementerian. Defisit rakyat dihitung di warung, dapur, dan dompet ibu-ibu. Negara punya istilah teknis: tekanan fiskal, ruang belanja, konsolidasi anggaran, dan disiplin defisit. Rakyat punya istilah lebih pendek: kurang.

Yang paling dulu menanggung tekanan bukan mereka yang duduk di ruang rapat berpendingin. Yang paling dulu menyesuaikan diri adalah keluarga kecil. Lauk dikurangi. Belanja ditunda. Anak diminta jajan lebih sedikit. Ibu rumah tangga memutar uang seperti akrobat. Bapak menambah jam kerja. Warung mencatat utang kecil yang diam-diam menjadi panjang. Di situlah ekonomi nasional menemukan wajahnya yang paling jujur.

E. P. Thompson menyebutnya sebagai moral economy: ekonomi tidak hanya bekerja dengan harga, pasar, dan angka, tetapi juga dengan rasa keadilan. Rakyat bisa memahami kesulitan negara. Rakyat bisa mengerti bahwa anggaran tidak tak terbatas. Tetapi rakyat sulit menerima bila pengorbanan selalu diminta dari bawah, sementara pemborosan di atas tetap hidup dengan bahasa yang sopan.

Titik buta kekuasaan adalah melihat rumah tangga hanya sebagai unit konsumsi. Dalam laporan ekonomi, rakyat sering muncul sebagai angka belanja, angka inflasi, angka kemiskinan, atau angka penerima bantuan. Padahal rumah tangga adalah ruang moral. Di sana ada martabat, kecemasan, harapan, dan rasa adil. Ketika harga naik sedikit, statistik mungkin menyebutnya wajar. Tetapi bagi keluarga miskin, sedikit itu bisa berarti satu lauk hilang dari meja makan.

Maka kebijakan fiskal tidak cukup hanya menjaga defisit negara. Ia juga harus menjaga defisit hidup rakyat. Stabilkan harga pangan pokok. Lindungi pekerja informal. Pastikan bantuan sosial tepat sasaran. Pangkas belanja yang tidak perlu. Jangan bebani rakyat dengan penghematan yang salah alamat. Negara boleh bicara disiplin fiskal, tetapi disiplin pertama harus dimulai dari kekuasaan sendiri.

Sebab republik tidak hanya diukur dari sehatnya neraca APBN. Republik juga diukur dari sehatnya dapur rakyat. Bila negara terlalu sibuk menjaga angka, tetapi lupa menjaga piring, maka yang sedang defisit bukan hanya anggaran. Yang sedang defisit adalah rasa keadilan.

Penulis: BUDI RAHMAN HAKIM (Wartawan Senior)
Waktu terbit: Jumat, 17 Juli 2026 08:19 WIB

Rakyat Merdeka - Daya beli rakyat kembali menjadi soal. Bukan karena rakyat tiba-tiba manja. Tetapi karena hidup sehari-hari memang tidak dihitung dengan grafik, melainkan dengan harga beras, minyak, telur, transportasi, listrik, dan sisa uang di dompet setelah semua kebutuhan dibayar.

Di sinilah ironi fiskal itu terasa. Defisit negara dihitung di meja kementerian. Defisit rakyat dihitung di warung, dapur, dan dompet ibu-ibu. Negara punya istilah teknis: tekanan fiskal, ruang belanja, konsolidasi anggaran, dan disiplin defisit. Rakyat punya istilah lebih pendek: kurang.

Yang paling dulu menanggung tekanan bukan mereka yang duduk di ruang rapat berpendingin. Yang paling dulu menyesuaikan diri adalah keluarga kecil. Lauk dikurangi. Belanja ditunda. Anak diminta jajan lebih sedikit. Ibu rumah tangga memutar uang seperti akrobat. Bapak menambah jam kerja. Warung mencatat utang kecil yang diam-diam menjadi panjang. Di situlah ekonomi nasional menemukan wajahnya yang paling jujur.

E. P. Thompson menyebutnya sebagai moral economy: ekonomi tidak hanya bekerja dengan harga, pasar, dan angka, tetapi juga dengan rasa keadilan. Rakyat bisa memahami kesulitan negara. Rakyat bisa mengerti bahwa anggaran tidak tak terbatas. Tetapi rakyat sulit menerima bila pengorbanan selalu diminta dari bawah, sementara pemborosan di atas tetap hidup dengan bahasa yang sopan.

Titik buta kekuasaan adalah melihat rumah tangga hanya sebagai unit konsumsi. Dalam laporan ekonomi, rakyat sering muncul sebagai angka belanja, angka inflasi, angka kemiskinan, atau angka penerima bantuan. Padahal rumah tangga adalah ruang moral. Di sana ada martabat, kecemasan, harapan, dan rasa adil. Ketika harga naik sedikit, statistik mungkin menyebutnya wajar. Tetapi bagi keluarga miskin, sedikit itu bisa berarti satu lauk hilang dari meja makan.

Maka kebijakan fiskal tidak cukup hanya menjaga defisit negara. Ia juga harus menjaga defisit hidup rakyat. Stabilkan harga pangan pokok. Lindungi pekerja informal. Pastikan bantuan sosial tepat sasaran. Pangkas belanja yang tidak perlu. Jangan bebani rakyat dengan penghematan yang salah alamat. Negara boleh bicara disiplin fiskal, tetapi disiplin pertama harus dimulai dari kekuasaan sendiri.

Sebab republik tidak hanya diukur dari sehatnya neraca APBN. Republik juga diukur dari sehatnya dapur rakyat. Bila negara terlalu sibuk menjaga angka, tetapi lupa menjaga piring, maka yang sedang defisit bukan hanya anggaran. Yang sedang defisit adalah rasa keadilan.

Penulis: BUDI RAHMAN HAKIM (Wartawan Senior)
Waktu terbit: Jumat, 17 Juli 2026 08:19 WIB